Palembang, sumselsembilan.id – Diskusi Publik dan Launching Buku Monolog di Simpang Republik digelar di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat (31/1/2026).
Kegiatan ini mengangkat tema “Kepemimpinan Politik, Civic Virtue, dan Tanggung Jawab Intelektual”, serta menghadirkan sejumlah intelektual, akademisi, dan pengamat politik Sumatera Selatan.
Penulis buku Monolog di Simpang Republik, M. Haekal Al Haffah, S.Sos., M.Sos., tampil sebagai narasumber utama. Turut hadir Ketua Umum DPP Gencar Charma Afrianto, SE, Ketua PDHI Sumsel Drh. Alfin Suhanda, Akademisi Ilmu Politik Dr. Zulfikri Suleman, MA, Ilmuwan Politik dan Kebijakan Publik Dr. Husni Thamrin, M.Si, serta Pengamat Politik Ade Indra Chaniago. Acara ini diikuti oleh akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Dalam pemaparannya, Haekal menilai demokrasi Indonesia saat ini menghadapi persoalan serius akibat lemahnya tradisi intelektual dan tidak hidupnya komunitas kritis di ruang publik.
“Tradisi intelektual kita masih sangat lemah. Komunitas yang mendorong lahirnya gagasan kritis itu tidak hidup,” ujar Haekal.
Ia juga menyoroti tidak berfungsinya trias politica secara optimal. Menurutnya, ketika lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengalami pelemahan, maka civil society harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang.
“Kita butuh NGO, akademisi, kelompok intelektual, dan kelas menengah yang kritis. Ketika trias politika tidak berjalan, kelompok inilah yang harus bersuara,” tegasnya.
Haekal menekankan bahwa komunitas kritis tidak dapat dibangun secara instan. Tradisi intelektual, katanya, hanya bisa tumbuh melalui pertukaran gagasan yang sehat dan berkelanjutan.
“Diskusi publik seharusnya melahirkan pikiran berkualitas. Namun hari ini diskusi kita justru terjebak pada hal-hal receh. Masyarakat dibuat asal senang, happy sesaat. Kita miskin imajinasi,” ujarnya.
Menurut Haekal, demokrasi hanya dapat berjalan jika dua kanal utama hidup bersamaan, yakni kanal koalisi dan kanal oposisi.
“Demokrasi tidak akan berjalan jika hanya satu kanal yang hidup. Oposisi harus tumbuh, terpelihara, dan memiliki basis intelektual,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara negara dan masyarakat sipil. Negara yang terlalu kuat berpotensi melahirkan otoritarianisme, sementara masyarakat yang dominan tanpa institusi akan memicu kekacauan.
“Negara harus tumbuh, masyarakat juga harus tumbuh. Jika yang kuat hanya kelompok ekonomi, maka kapitalisme akan menyerap semuanya,” kata Haekal.
Menyoroti kondisi politik Sumatera Selatan, Haekal menilai parlemen di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi masih lemah. Oposisi dinilai tidak berjalan efektif, serta minimnya perda inisiatif yang lahir dari gagasan legislator.
“Yang terjadi justru bagaimana menyiasati efisiensi anggaran, memanfaatkan pokok-pokok pikiran (pokir), dan mencari profit. Ini melemahkan institusi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa institusi yang kuat hanya dapat dibangun melalui ideologi dan pemikiran yang kuat, bukan semata karena uang atau kendaraan partai.
Sementara itu, terkait kondisi politik nasional, Haekal menyebut Indonesia tengah berada dalam cengkeraman oligarki politik dan oligarki ekonomi. Ia juga menyoroti wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR yang dinilainya sebagai kemunduran demokrasi.
“Dalam demokrasi, kebebasan publik seharusnya luas dan elit dibatasi. Faktanya hari ini kebebasan publik hanya sebatas pemilu, sementara elit justru semakin bebas. Ini adalah arus balik demokrasi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Gencar Charma Afrianto, SE, menyampaikan apresiasi atas terbitnya buku Monolog di Simpang Republik. Ia menilai buku tersebut menawarkan perspektif kritis dan reflektif terhadap praktik demokrasi dan kepemimpinan politik di Indonesia.
“Buku ini sangat unik dan luar biasa. Ini adalah hasil pemikiran yang jernih agar demokrasi dan kepemimpinan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semoga ke depan lahir karya-karya kritis lainnya,” pungkas Charma. (DNL)
