Palembang, sumselsembilan.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru dan Wakil Gubernur H. Cik Ujang (HDCU) mencatatkan sejarah baru.
Untuk pertama kalinya sejak 2014, angka kemiskinan di Sumsel berhasil ditekan hingga satu digit, dari 10,15 persen pada 2024 menjadi 9,85 persen pada 2025.
Capaian tersebut terungkap dalam rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel yang disampaikan Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, pada Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan se-Provinsi Sumsel Tahun 2026 di Griya Agung Palembang, Kamis (5/2/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru yang didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang menyampaikan bahwa berdasarkan rilis statistik nasional, Sumsel berada pada jalur yang tepat, tidak hanya dalam menurunkan angka kemiskinan tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,11 persen, sementara Sumsel mampu mencatat pertumbuhan sebesar 5,35 persen dan menjadi kontributor ekonomi ketiga terbesar di Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.
“Pertumbuhan Kepulauan Riau ditopang sektor industri, sementara Sumsel tumbuh secara inklusif. Kita memiliki pertambangan, pertanian, industri pengolahan hingga real estat. Ini menandakan pembangunan perumahan dan aktivitas ekonomi masyarakat tumbuh sangat signifikan,” ujar Herman Deru.
Ia menegaskan bahwa Sumsel merupakan bingkai besar dari kontribusi seluruh kabupaten dan kota. Setiap fluktuasi angka statistik merupakan hasil kerja kolektif seluruh daerah yang pada akhirnya turut memengaruhi capaian nasional.
Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan merupakan buah dari sinergi seluruh perangkat pemerintahan dan pemangku kepentingan. Selain itu, angka pengangguran di Sumsel juga berhasil ditekan hingga 3,59 persen.
Berdasarkan data BPS, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi mencapai 44 persen. Gubernur menilai potensi tersebut masih dapat terus dikembangkan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, serta penguatan hilirisasi dan perdagangan. Ia pun meminta Dinas Tenaga Kerja untuk menyusun peta potensi serapan tenaga kerja agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Herman Deru kembali menegaskan dua strategi utama dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan biaya hidup. Salah satu langkah konkret yang terus didorong adalah melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
“Hari ini menjadi puncak kebahagiaan saya. Ini adalah cita-cita saya bahkan sebelum menjadi gubernur. Sumsel memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa, namun selama ini angka kemiskinan selalu dua digit. Alhamdulillah, perlahan turun hingga akhirnya satu digit,” ungkapnya.
Ia mengenang, pada 2015 angka kemiskinan Sumsel sempat mencapai 14,25 persen. Angka tersebut turun menjadi 12,80 persen pada awal kepemimpinannya pada 2018, hingga akhirnya mencapai 9,85 persen pada September 2025.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan seluruh pihak agar tidak berpuas diri. Ia menekankan pentingnya menjaga komitmen bersama, salah satunya dengan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat.
“Kita boleh bangga, tetapi tidak boleh lengah. Data yang akurat menjadi kunci kebijakan yang tepat. Selama ini kita bisa melangkah tanpa keraguan karena memiliki data yang benar,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada BPS RI dan BPS Sumsel atas kerja keras dan kontribusinya. Ia berharap capaian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Sumsel sebagai bukti bahwa program pembangunan dan pengentasan kemiskinan mulai membuahkan hasil nyata.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto menjelaskan bahwa empat Berita Resmi Statistik yang dirilis meliputi kondisi ketenagakerjaan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta profil kemiskinan Provinsi Sumsel.
Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 9,85 persen, menurun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin mencapai 898,24 ribu orang, berkurang sekitar 21,4 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 8,91 persen atau turun 0,19 persen poin, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 10,43 persen atau turun 0,36 persen poin dibandingkan Maret 2025.
Perekonomian Sumsel tahun 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp720,21 triliun, dengan PDRB per kapita sebesar Rp80,66 juta.
Ekonomi Sumsel pada 2025 tumbuh sebesar 5,35 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,66 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh 4,91 persen.
“Sejak pandemi Covid-19 pada 2020, perekonomian Sumsel menunjukkan tren positif. Seluruh lapangan usaha tumbuh, dengan sektor akomodasi mencatat pertumbuhan tertinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sumsel untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. (DNL)
